MEDIA LOKAL RAMAH & AKURAT

Minggu, 31 Maret 2013

Kemiskinan “PR Berat” NTB

PUTRAWADI, DEWAN AMAN NTB


GANGGA (KM SAMBI WARGA), Menapaki usia yang ke 55 tahun, Provinsi Nusa Tenggara Barat masih dihinggapi sejumlah permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan dengan tuntas.
            Tokoh sekaligus pemerhati kemiskinan NTB, Putrawadi, mengatakan di usianya yang sudah setengah abad lebih ini kemiskinan masih menjadi masalah yang berat sekaligus momok yang mengkhawatirkan bagi provinsi yang terbentuk pada tahun 1958 ini. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi mencapai 18 persen. Kendati pemerintah daerah selama ini telah berbuat cukup banyak dan maksimal untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan itu. Inilah tantangan cukup berat bagi para calon yang bertarung pada gawe Pilkada gubernur bulan Mei mendatang. “Pemimpin NTB yang terpilih dalam percaturan pemilihan gubernur nanti mesti berusaha lebih keras lagi, ini karena pengurangan angka kemiskinan yang telah  ditargetkan 2 persen dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) NTB sampai saat ini belum tercapai,” ujar Putrawadi.   
            Putrawadi menyoroti semakin maraknya konflik sosial akhir-akhir ini seperti bentrok antar warga dan konflik horizontal lainnya. Di sepanjang tahun 2012 lalu NTB tidak henti-hentinya dirundung konflik sosial yang berimbas tidak kecil, baik jiwa dan harta benda. Bahkan, diawal tahun 2013 ini fenomena yang sama pun terjadi seperti konflik masyarakat cakranegara beberapa waktu lalu. Tentunya kondisi ini membuat kita sangat prihatin. Dan, ini menjadi perhatian utama kepala daerah selanjutnya. “Jangan sampai hal-hal yang merusak kerukunan antarwarga terjadi lagi pada kepemimpinan daerah ke depan,” ingat aktivis AMAN NTB ini.
Maraknya konflik yang terjadi salah satu faktor pemicunya adalah tekanan ekonomi dan menganganya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Dampaknya, situasi ini menimbulkan frustasi sosial yang mendalam dan tercermin dari mudah terhasutnya warga untuk melakukan tindakan anarkis dan destruktif. “ Semua ini ekses dari tekanan ekonomi yang cukup berat menghimpit masyarakat, ” tuturnya.
Aktivis yang sudah berselancar bertahun-tahun di AMAN ini melihat, bahwa selama ini setiap kali timbul konflik sosial, pemerintah dinilai tidak mampu mencari akar persoalan dibalik konflik sosial itu sehingga duduk perkaranya tidak pernah dapat diselesaikan hingga tuntas. Sesungguhnya, dalam penyelesaian konflik itu tidak hanya dapat menggunakan pendekatan keamanan dan formalitas semata tapi perlu melihat latar belakang yang menyulut terjadinya konflik. Sehingga kita tidak perlu heran kenapa konflik muncul berkali-kali bahkan menjadi rutinitas tahunan masyarakat.
Oleh karena itu supaya pelbagai problem sosial kemasyarakatan itu dapat terselesaikan sampai keakar-akarnya maka pemimpin NTB kedepan harus mampu membaca dinamika sosial masyarakat, peduli dan mengayomi masyarakat bahkan harus merasa senasib dengan masyarakat terutama warga miskin dan terpinggirkan.  Karenanya para calon yang bertarung pada Pilkada Mei mendatang harus mampu menawarkan konsep-konsep jitu dan praktis-pragmatis untuk menyelesaikan sekian problematika yang tengah dialami jutaan masyarakat Nusa Tenggara Barat bukan hanya mengumbar janji-janji muluk yang pada akhirnya cuma bikin kaum miskin dan termarjinalkan kecewa dan traumatis yang mendalam.
Setidaknya pemimpin NTB kedepan harus mampu menjawab tiga problem besar yang hingga kini masih membuat daerah ini terseok-seok dibanding daerah lainnya di Indonesia. Pertama, masalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan penganguran merupakan problem terbesar provinsi ini yang tidak pelak telah  membuat daerah ini masih jauh ketinggalan dengan daerah lain. Indikator masih tingginya kemiskinan itu salah satunya diperlihatkan oleh masih banyak warga miskin yang belum memiliki pekerjaan tetap yang dibuktikan dari masih tingginya masyarakat pengangguran dan setengah menganggur terutama di wilayah-wilayah pelosok dan pesisir pantai. Untuk mengatasi masalah ini pemimpin kedepan mesti mampu menawarkan konsep-konsep strategis yang dapat memberi ruang pekerjaan kepada masyarakat pengangguran dan setengah menganggur tersebut.
Kedua, masalah kesehatan. Kesehatan menempati urutan kedua masalah besar yang menghinggapi NTB. Masih banyaknya angka kematian ibu dan anak dalam beberapa tahun terakhir ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Karenanya, pemimpin kedepan harus mampu menawarkan konsep-konsep kesehatan yang memadai, pelayanan kesehatan yang prima dan kebijakan kesehatan yang populis. Selama ini masyarakat selalu dihadapkan pada kebijakan yang menyulitkan, mata rantai birokrasi yang panjang dan berliku-liku ditambah pelayanan kesehatan yang lamban dan tidak ramah bisa dijadikan indikator untuk membuktikan fakta tersebut. Ini harus dijawab dengan pelayanan yang ramah, terbuka, transparan dan kebijakan kesehatan yang populis atau propoor. Di samping manajemen kesehatan yang praktis dan mudah diakses masyarakat.
Ketiga, masalah pendidikan. Dunia pendidikan di Nusa Tenggara Barat hingga saat ini dianulir banyak kalangan belum mengalami kemajuan meskipun telah terjadi perubahan pada manajemen dan pola pendekatan. Tetapi belum memberikan efek siginifikan bagi peningkatan indeks pembangunan manusia NTB. Ini terbukti NTB masih tetap menempati urutan 32 dari 33 provinsi di Indonesia. Meski diakui pembangunan SDM merupakan pembangunan jangka panjang yang hasilnya tidak bisa dicapai secara instan namun setidaknya kebijakan dan pola manajerial pendidikan yang mengalami perubahan itu semestinya memberi efek kemajuan. Masalah lain, anggaran pendidikan juga tidak beranjak meningkat, semestinya harus terealisasi 20 persen baik dari APBD maupun APBN. Anggaran yang belum terealisasi optimal ini mengharuskan para pemangku kabijakan daerah ini kedepan harus berkomitmen kuat agar pos anggaran yang jumlahnya 20 persen itu benar-benar dapat terimplementasi sesuai amanat konstitusi untuk membiayai pengelolaan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Ketiga problema besar di atas mestinya segera dapat dituntaskan oleh pemangku kebijakan daerah agar predikat NTB dapat berubah menyesuaikan kondisi zaman dan pergerakan peradaban manusia seperti di negara-negara maju yang mengalami kemajuan pesat bak pesawat terbang yang terbang melesat di angkasa raya.                     

Putrawadi adalah Pemerhati Masalah Kemiskinan dan Pengurus Wilayah AMAN NTB  

Tidak ada komentar: