Dikes Targetkan RSUD Tanjung Jadi Badan Layanan Umum Daerah

dr. Benny Nugroho (Kadis Kesehatan KLU)

gangga (sambiwarga), Dinas Kesehatan Lombok Utara tahun ini menargetkan kelembagaan instistusi pelayanan medis Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung ditargetkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hal itu guna mengejar ketentuan pemerintah pusat yang mensyaratkan manajemen RSUD harus beralih menjadi BLUD pada tahun 2014 untuk menjadi mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Lombok Utara H. Suhardi, M.Kes., kepada awak media sambiwarga beberapa waktu lalu mengatakan bahwa perbaikan pelayanan kesehatan di Lombok Utara terus dibenahi, di usia RSUD yang baru setahun beroperasi itu pihaknya tidak hanya akan mengubah pengelolaan menjadi BLUD namun juga berupaya meningkatkan status menjadi RSUD tipe B dari status tipe C yang dinyana paling rendah se-Indonesia saat ini. Ia menambahkan bahwa rencana pengalihan menjadi BLUD itu, manajemen RSUD yang sementara ini masih dibawah koordinasi Dikes terus disempurnakan dengan menyediakan sarana dan fasilitas alat kesehatan misalnya alat Anastesi, laboratorium lengkap dan berbagai alat kesehatan Dan standar lainnya termasuk fasilitas kamar inap dan layanan dokter spesialis setiap saat.

Selain itu ditegaskan bahwa pihaknya juga terus berupaya meningkatkan kemampuan SDM petugas kesehatan yang ada di RSUD dengan cara memfasilitasi pelatihan atau pendidikan standar kompetensi bagi perawat, bidan dan petugas lain nya, sebagai bagian syarat peningkatan status menjadi RSUD tipe B. “Kami sedang meningkatkan kemampuan tenaga medis RSUD agar lebih mengerti tugas dan fungsi sebagai abdi negara dan pelayan kemanusiaan,” tandasnya.

Ditambahkan, guna menyongsong BLUD tersebut, pihak RSUD Tanjung telah menjalin kemitraan dan konsultasi dengan beberapa Rumah Sakit seperti Rumah sakit Selong, Rumah Sakit Praya dan Rumah sakit Kota Mataram atau RSUD di NTB yang telah lebih dulu memakai sistem BLUD. “Dengan sistem BLUD, pengelolaan operasionalisasi RSUD akan lebih independen dimana ketergantungan terhadap dana APBD relatif lebih kecil, karena memiliki akses dan perencanaan keuangan yang lebih sehat dalam hal pengelolaan sumber pendapatan seperti jasa layanan, Jamkesmas dan lain dijalankan secara lebih professional,” imbuhnya.