Kontrol Kebijakan, Perlu Ada Parlemen Jalanan

Sopyan, SIP (Tokoh Masyarakat Pemenang)

gangga (sambiwarga), Genderang Pemilu 2014 telah usai. Namun wajah-wajah baru legislator pengisi gedung Sriti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Lombok Utara tampaknya sulit diharapkan mampu mengawal pembangunan daerah. Karenanya untuk mengontrol kinerja para wakil rakyat perlu adanya Parlemen Jalanan guna memastikan mereka benar-benar bekerja untuk rakyat dayan gunung. Demikian konklusi pandangan Sopyan, SIP tokoh masyarakat Pemenang.

Pemikiran cukup bernas itu dilontarkan Sopyan setelah melihat perjalanan sejarah pemilu pasca reformasi yang tidak lebih baik dari pemilu sebelumnya, apalagi banyak kalangan menilai proses pemilu 2014 paling bobrok karena penuh dibumbui penyimpangan misalnya politik uang. Hasil pemilu 2014 bisa dijadikan proyeksi kinerja anggota dewan. Ada beberapa prediksi yang kemungkinan terjadi, pertama, Rakyat tidak berhasil memilih wakil yang tepat. Kedua, bahwa karena minimnya informasi pembangunan yang diterima maka rakyat akan selalu dikebiri hak-haknya. Ketiga, adanya anggota dewan yang lihai dalam komunikasi massa hingga pada akhirnya rakyat terkelabui dengan janji-janji muluk.

Sopyan menambahkan, dalam kasus pemilu di Lombok Utara bahwa demokrasi membutuhkan pra syarat yaitu kuatnya eksistensi golongan tertentu yang tentunya berkepentingan. Golongan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem demokrasi, karena disamping merupakan tulang punggung masyarakat dalam banyak hal, mereka juga tak pelak menjadi penggerak masyarakat dalam peranan politiknya. Apabila golongan ini kuat maka mekanisme demokrasi dapat berjalan lebih baik. Sebaliknya jika golongan ini tidak kuat, maka demokrasi akan diwarnai dengan siapa kuat akan menang (intimidasi, politik uang, dan lainnya). Hanya dengan hadirnya para relawan demokrasi yang berjiwa penolong yang independenlah demokrasi yang sehat dapat berjalan. Tanpa adanya itu, sulit mengawal demokrasi, maka pemilu hanya akan menghasilkan pemerintahan yang akan lebih berperan menjadi pengelola kepentingan borjuasi lokal.

Oleh sebab itu lanjutnya, para cerdik-cendekia daerah ini harus berani tampil ‘berteriak’ lantang pada penguasa dan wakil rakyat agar mereka peduli pada kesejahteraan rakyat, gerakan reformasi 1998 adalah fakta sejarah bahwa parlemen jalanan efektif menjadi kontrol atas penguasa. Bila kita belum yakin bahwa saat ini golongan cendikiawan di dayan gunung telah cukup kuat untuk dapat mengawal demokrasi, maka parlemen jalanan nampaknya cocok menjadi pilihan apabila demokrasi kita ternyata tidak memenuhi persyaratan sesuai harapan masyarakat bumi Tioq Tata Tunaq. (dj)