MEDIA LOKAL RAMAH & AKURAT

Kamis, 14 Juli 2016

Bupati Najmul : Bangun Lombok Utara dari Desa

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH



Sebagai daerah paling bungsu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara terus berkembang dan berbenah dalam berbagai sektor pembangunan. Potensi yang dimilikinya tak kalah menjanjikan dengan daerah lain. Butuh pemimpin yang visioner, berani, tegas, dan cerdas dan energik serta mampu mengelola sumber daya yang ada agar memberi manfaat bagi masyarakat dan daerah. Nah, momen pilkada Desember 2015 telah melegitimasi salah satu putra terbaik KLU yakni Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH sebagai nahkoda baru pemimpin Lombok Utara. Di bawah panji kepemimpinannyalah asa kemajuan daerah ini disematkan. Untuk mengetahui apa dan bagaimana resep untuk membangun KLU ke depan? Berikut petikan wawancara antara Bupati Lombok Utara dengan kim sambiwarga gangga.
Titatu
:
Assalamualaikum Pak Bupati (baca: Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH)
Bupati
:
Waalaikumusalam warahmatullahi wabarakatuh
Titatu
:
Tak terasa, lima tahun sudah pak Bupati memimpin KLU pada periode pertama sebagai wakil bupati. Dengan legitimasi rakyat, sekarang sudah menjadi orang nomor satu di bumi Tioq Tata Tunaq ini. Apa yang ada di benak Pak Bupati saat ini.
Bupati
:
Lima tahun pertama mengemban amanah rakyat sebagai wakil bupati, saya merasakan daerah ini memang bisa dikatakan sudah berkembang. Namun sebenarnya, hati kecil saya belum puas. Saya sangat yakin, daerah ini masih bisa berkembang jauh lebih baik.
Titatu
:
Maksudnya.
Bupati
:
Sesungguhnya daerah ini sangat kaya terbukti potensinya sangat banyak, tinggal bagaimana megelolanya. Karena itu, butuh pemimpin yang benar-benar serius dan mampu untuk mengelola sumber daya yang telah tersedia itu. Itulah yang membuat saya mengambil keputusan untuk ikut dalam Pilkada KLU tahun lalu (baca: Pilkada 9 Desember 2015).
Titatu
:
Pak Bupati, menjadi pemimpin tidak saja diminta pertanggung jawaban di dunia, tetapi juga akhirat. Bagaimana Pak Bupati memaknai amanah ini.
Bupati
:
Ini amanah yang telah dipercayakan kepada saya untuk dijalankan. Dengan nawaitu yang bulat dan tekad yang kuat Insya Allah bisa saya emban bersama saudara saya pak Sarifudin. Tentu dengan dukungan penuh dari rakyat KLU.
Titatu
:
Lalu apa yang akan Pak Bupati lakukan untuk membangun KLU ke depan.
Bupati
:
Sebagai warga KLU, alhamdulillah, saya sudah banyak mengenal karakter masyarakat dan daerah ini. Ditambah pengalaman menjadi anggota dewan dan selama lima tahun menjadi wakil bupati. Sehingga, saya juga mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Agar masyarakat dan daerah ini bisa terus maju. Tentu. Ada program-program prioritas dan mendesak untuk dilakukan. Karena akan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Intinya. Saya akan Membangun KLU dari Desa.
Titatu
:
Bagaimana program Bangun KLU dari Desa direalisasikan.
Bupati
:
Saya melihat, KLU sebagai kabupaten termuda, butuh akselerasi. Perlu percepatan. Dengan istilah yang sering saya kemukakan. Yakni percepatan inovasi dan nilai tambah (PIN). Dalam konteks itu, maka dalam membangun daerah ini kita harus punya terobosan-terobosan. Dalam pikiran saya. Membangun Lombok Utara harus dimulai dari Desa. Jika semua desa ini maju, maka saya yakin kabupaten ini akan maju. Dalam hal ini, pemerintah harus berani mengambil kebijakan atau terobosan. Yakni memperbanyak anggaran untuk Desa. Ini di luar dana desa, sesuai amanat UU Desa. Ada dana-dana lain yang bisa dialokasikan untuk Desa. Mengenai kekhawatiran dana-dana tersebut disalahgunakan misalnya, tentu pemerintah harus tetap melakukan pengawasan. Agar dana yang dikucurkan sesuai dengan peruntukannya.
Titatu
:
Kenapa Pak Bupati tertarik membangun KLU dari Desa.
Bupati
:
Ada dua alasan mendasar. Pertama, konsentrasi sebagian besar masyarakat KLU ada di desa. Bahkan seluruhnya, ada di desa. Kedua, kalau desa-desa ini maju, akan menjadi indikator kabupaten ini juga maju. Umpamanya. Jika kita memberikan tiap desa Rp 1 miliar misalnya, dengan jumlah desa 33 ditambah 10 desa, maka kita butuh sekitar Rp 43 miliar. Jika dana sebesar itu digunakan untuk membangun desa, banyak hal yang bisa dilakukan. Beberapa kebutuhan mendesak di desa juga tidak perlu menunggu musrenbang. Bisa langsung membangun dengan menggunakan dana yang telah tersedia. Semua itu kita serahkan ke desa dan menjadi kewenangan perangkat desa.
Titatu
:
Lalu apa manfaatnya.
Bupati
:
Setidaknya ada dua manfaat yang bisa kita petik. Pertama, akan menjamin pemerataan pembangunan karena langsung ditangani masyarakat. Kedua, katakanlah rabat jalan, perbaiki gang, dan irigasi yang selama ini nilainya Rp 100 juta misalnya, proses penunjukan pelaksana proyek bisa dilakukan di desa itu sendiri. Sehingga, kawan-kawan kita, katakanlah pengusaha yang modalnya tidak terlalu besar, bisa mendapatkan proyek-proyek tersebut. Mereka tidak lagi perlu rebutan di dinas PU. Mereka cukup di desa saja. Dalam hal ini, perangkat desa tentu akan lebih memilih pengusaha setempat. Jadi pemerataannya tercapai.
Titatu
:
Bagaimana dengan sektor pariwisata.
Bupati
:
Kita menyadari betul bahwa Lombok Utara ini memang sangat kaya akan potensi pariwisatanya. Potensi ini harus menjadi skala prioritas untuk kita kembangkan. Sektor ini harus diperkuat karena menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dan sekaligus menjadi sumber PAD terbesar bagi KLU.
Titatu
:
Caranya bagaimana.
Bupati
:
Sektor pariwisata ini kita harus arahkan untuk menggerakkan sektor-sektor yang lain. Supaya memiliki multiflayer efek. Umpamanya, sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan lainnya. Contoh kecil saja, kebutuhan telur. Dalam sehari, berapa puluh ribu telur yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Utamanya di tiga gili (Trawangan, Meno, Air), Senaru, dan destinasi wisata lainnya. Dan, ini telah kita arahkan pelaku pariwisata agar membeli telur dari peternak lokal KLU. Jadi, sudah bisa dihitung berapa banyak peternak lokal yang mendapatkan manfaatnya. Ini baru dari satu komoditas. Yakni telur. Belum lagi kita bicara soal sayur dan ikan laut. Selama ini, untuk kebutuhan di tiga gili saja sebagian besar sayur dan ikan dibeli di luar KLU. Baik di Mataram maupun Pulau Bali. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan sayur, kita punya potensinya. Daerah kita subur. Kurang subur apa Senaru. Kurang subur apa Santong. Kita pasti bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jika ini kita maksimalkan. Misalnya desa yang satu menjadi penghasil sayur. Desa lain menjadi penghasil peternakan. Saya yakin, semua akan bisa berkembang sesuai potensi masing-masing.
Titatu
:
Lalu dimana letak peran pemerintah.
Bupati
:
Dalam hal ini, pemerintah harus bisa menfasilitasi antara petani dan pengusaha. Misalnya, petani sayur punya akses ke pengusaha di gili.
Pemerintah akan mengarahkan untuk dilakukan kerja sama agar pengusaha membeli sayur dari petani KLU. Sementara petani harus mampu menyediakan sayur sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan pengusaha. Jadi, sektor pariwisata ini harus kita kembangkan agar bisa memberikan manfaat. Atau, mampu mendongkrak sektor-sektor lain. Seperti pertanian, peternakan, dan lainnya. Selain itu, selama ini, dalam membangun sektor pariwisata, banyak hal-hal yang terabaikan. Kita terus mempromosikan potensi pariwisata kita. Namun kita seolah lupa untuk menata destinasi ini agar terus memberikan kesan baik bagi wisatawan.


Kita jangan membiarkan wisatawan yang datang mendapatkan kesan buruk. Karena hal itu akan menyebar ke wisatawan lain. Ujungnya, wisatawan lain tak mau lagi datang ke daerah ini. Khusus di tiga gili. Ada beberapa hal yang mendesak untuk dibenahi. Misalnya, jalan-jalan masih banyak yang rusak. Pengelolaan sampah belum maksimal. Ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Sehingga menimbulkan kesan tidak baik. Kepala Daerah harus mampu menata destinasi wisata ini. Agar apa yang kita promosikan sesuai dengan fakta riil yang ada di lapangan.
Titatu
:
Bagaimana dengan sektor pendidikan.
Bupati
:
Harus kita akui bahwa fasilitas dan kualitas pendidikan terus berusaha kita majukan.Sebagai daerah baru, sektor pendidikan memang belum bisa menyamai, apalagi malampaui daerah-daerah lain. Karena itu, sektor ini harus dipercepat/diakselerasi. Program percepatan pembangunan sektor pendidikan ini dimulai dari banyak aspek. Misalnya saja soal tenaga pengajar atau guru. Saya ingin ke depan, guru-guru yang berprestasi harus difasilitasi pemerintah untuk melanjutkan pendidikan. Tujuannya, ketika mereka telah menempuh pendidikan tinggi, misalnya mendapatkan gelar doktor, mereka inilah yang nantinya akan mengajar anak-anak kita di Lombok Utara. Mereka itu menjadi ujung tombak untuk ikut menggerakkan sektor pendidikan. Saya ingin kualitas guru ditingkatkan dengan cara menyekolahkan mereka. Begitu juga pegawai yang berprestasi. Mereka itu harus mendapatkan fasilitas dari pemerintah agar mereka terus berkembang. Pada akhirnya, daerah ini berkembang karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Begitu juga dengan siswa-siswi berprestasi. Mereka harus difasilitasi pemerintah untuk melanjutkan pendidikan. Tiap tahun, siswa berprestasi dan kurang mampu disekolahkan atau dikuliahkan pemerintah. Jika mereka telah sarjana mereka akan pulang untuk membangun KLU.
Orang banyak mengatakan, bahwa pendidikan adalah jalan yang paling lurus untuk menggapai masa depan. Karena itu, sektor pendidikan ini harus kita utamakan. Selain itu, kita juga harus menggalakkan untuk mengisi pendidikan sesuai substansinya. Pada periode pertama, sudah saya lakukan. Sekarang ikhtiar itu terus akan kita galakkan agar pendidikan kembali ke khittahnya.
Ini dilakukan agar pendidikan berjalan sesuai dengan relnya. Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Karena itu, pendidikan moral dan pendidikan agama juga harus diperbanyak. Saat ini, kita banyak melihat pendidikan moral dan agama terkesan dikurangi. Tidak prioritas karena tidak di-ujian nasional-kan. Padahal itu sangat penting untuk menciptakan manusia yang berakhlak. Misalnya, dalam belajar fisika, biologi, dan mata pelajaran lainnya. Materinya bisa dikaitkan dengan pelajaran agama karena dalil-dalilnya ada. Jika hal ini dilaksanakan, bukan saja manusia berkualitas yang akan tercipta. Namun juga manusia yang berakhlak mulia. Misalnya saja pelajaran matematika. Di tingkat SMP sederajat kita bisa kaitkan dengan pembagian warisan. Saya ingin Lombok Utara ini memiliki karakter pendidikan yang khas. Artinya, pendidikan moral dan agama harus diperkuat. Alasannya, KLU adalah daerah pariwisata yang bisa saja menimbulkan dampak positif namun juga dampak negatif. Jika kita memiliki generasi yang akhlaknya baik maka dampak negatif yang ditimbulkan bisa dicegah. Selain itu, di KLU juga harus ada Balai Latihan Kerja (BLK).Tujuannya agar lulusan yang ada bisa mendapatkan pelatihan agar siap diterima di dunia kerja. BLK ini nanti akan mendukung penciptaan 10 ribu wirausaha muda baru dalam waktu lima tahun. Bayangkan kalau satu orang diberikan modal hanya Rp 3 juta, pemerintah hanya menyiapkan Rp 30 miliar. Angka yang sebenarnya tidak terlalu besar. Sementara manfaatnya sangat besar. Kuncinya, pemerintah berani dan mau menfasilitasi mereka. Selanjutnya, penyebaran fasilitas pemerintahan. Saya bayangkan di wilayah Kayangan ada dua fasilitas yang saling mendukung. Yakni gelangang olahraga dan kampus (baca: perguruan tinggi).


Kayangan ini menjadi daerah sentral karena berada di tengah-tengah KLU. Jika di Kayangan ada kampus, maka multiflayer efeknya sangat banyak. Misalnya akan muncul usaha kos-kosan, pusat perdagangan, dan lainnya. Begitu juga dengan keberadaan gelanggang olahraga yang akan dijadikan tempat pelaksanaan berbagai kegiatan yang berskala lokal atau kabupaten. Ini juga bertujuan untuk penyebaran penduduk. Begitu juga dengan Bayan, Tanjung, dan Pemenang. Tetap dikembangkan dengan tidak menghilangkan ciri khasnya.
Titatu
:
Satu lagi yang sering menjadi keluhan masyarakat KLU. Soal fasilitas kesehatan. Bagaimana Pak Bupati melihatnya.
Bupati
:
Bidang kesehatan, memang menjadi sektor utama bersama sektor lainnya untuk dilaksanakan. Nah, saya sudah punya sejumlah konsep dan program yang harus dilaksanakan. Yang pertama, Satu Desa Satu Dokter. Ini juga berkaitan dengan membangun KLU dari Desa. Kenapa harus satu desa satu dokter. Tujuannya agar ada penanganan dini masyarakat di tingkat paling bawah. Bahkan kalau bisa, masyarakat kita tidak sampai berobat ke rumah sakit. Cukup di desa saja ditangani dokter yang telah ada. Kedua, Puskesmas kita harus ditingkatkan kapasitasnya agar menjadi puskesmas yang layak untuk rawat inap. Barulah yang ketiga, kita bicarakan soal RSUD ini. Mulai dari desa mereka tertangani dengan baik. Lalu, masyarakat ditangani di puskesmas rawat inap. Baru setelah tak bisa tertangani di puskesmas, mereka dibawa ke RSUD. Apa yang kita lihat selama ini, pasien banyak di RSUD, mungkin karena belum merata dan seimbangnya fasilitas kesehatan yang kita sediakan. Sebaran pelayanan ini kita lakukan dengan menerapkan satu desa satu dokter dan puskesmas rawat inap. Baru setelah itu kita benahi RSUD. Saya berharap, RSUD ini menjadi rumah sakit yang fasilitasnya lengkap. Baik itu terkait alat-alat kesehatan maupun dokternya dengan jumlah yang proforsional.
Titatu
:
Bagaimana dengan fasilitas kesehatan di tiga gili.
Bupati
:
Kita juga harus menyediakan rumah sakit di tempat pariwisata. Misalnya di tiga gili. Ini dilakukan agar wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal. Minimal, puskesmas di tiga gili kita tingkatkan kapasitasnya agar bisa melayani rawat inap.
Titatu
:
Masih ada beberapa wilayah di KLU yang sulit dijangkau. Padahal potensinya sangat besar. Bagaimana cara Pak Bupati mengatasinya.
Bupati
:
Ya, soal infrastruktur. Geografis KLU memang sudah demikian. Sehingga masih ada daerah yang aksesnya terbatas, terutama di dusun dan desa. Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri kedepan. Tetapi, apapun kendalanya, jika diseriusi, perlahan akan bisa teratasi. Kita bisa programkan pembukaan jalan baru. Jalan yang sudah ada namun kondisinya rusak tentu harus diperbaiki. Jika ini sudah dilakukan, maka potensi ekonomi yang ada akan berkembang pesat. Pada ujungnya, saya yakin kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Soal pendanaan. Itu sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Kita bisa saja memanfaatkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Belum lagi dana desa yang bersumber dari APBD. Makanya, saya ingin kedepan dana untuk desa ditambah. Pengelolaannya juga diserahkan ke desa. Inilah yang saya maksud dengan Membangun KLU dari Desa. Pada intinya, visi saya, ingin mewujudkan Lombok Utara yang Religius, Berbudaya, Adil, dan Sejahtera. Sementara misi saya, mewujudkan masyarakat Lombok Utara yang beriman dan bertaqwa; Mewujudkan harkat dan martabat masyarakat yang berdaya saing berdasarkan nilai agama dan budaya; Mewujudkan kerukunan antar umat beragama, komunitas adat dan budaya; Mewujudkan tata kelola SDA yang harmonis, berkelanjutan dan lestari; Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan dan konektivitas antarwilayah; Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, menjamin kepastian hukum, kesetaraan gender dan menghormati HAM; serta Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemandirian dan pertumbuhan ekonomi.(**)





SAFARI RAMADHAN, WADAH UNTUK LEBIH DEKAT DENGAN MASYARAKAT

 Tim Safari Pemkab Lombok Utara Ramadan 1437
GANGGA (kim-sambiwarga),Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar acara buka puasa dan shalat tarawih bersama dalam rangka pembukaan Safari Ramadhan 1437 Hijriyah, pembukaan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan menyisir masjid di tiap desa di daerah ini. Kali perdana tim mendatangi Masjid Darul Ikhsan Karang Kates Desa Gondang Kecamatan Gangga.

Menurut hasil pantauan awak media Sambiwarga, hadir dalam acara tersebut Asisten III Kabupaten Lombok Utara yang sekaligus selaku ketua Tim, Pimpinan SKPD dan FKPD, Camat Gangga, Kepala Desa Gondang, Kadus Karang Kates serta para Kades, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta organisasi kepemudaan.
“ Pelaksanaan Safari Ramadhan ini disamping sebagai syiar agama juga sebagai tali penguat silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah mengajak kepada umat muslim di Kabupaten Lombok Utara untuk mengisi bulan penuh berkah ini dengan berbagai kegiatan ibadah. Safari ramadhan ini akan dilaksanakan pada kecamatan lain tepatnya di desa yang ada di KLU,” ucap Bupati Lombok Utara dalam pidatonya yang disampaikan Asisten III KLU Ir. H.Zulfadhli.
Kegiatan ini semakin bermakna dengan tausiyah yang disampaikan Ustad Dr. H. Zakaria Abdillah, MA yang menyampaikan bahwa pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah Swt kepada kita.
“Bisa kembali menikmati ramadhan kali ini adalah anugerah yang harus kita syukuri, tentunya dengan memanfaatkan kehadiran bulan suci ini untuk beribadah sebanyak-banyak, dan semoga kita bisa kembali berjumpa dengan ramadhan tahun depan”, ujar Ustad Dr. H. Zakaria Abdillah, MA.


Kamis, 27 Agustus 2015

HUT DAN KEPEMIMPINAN PERUBAHAN

Pemuda Tuntut Perubahan Daerah 
Tahun 2015 adalah tahun dimana Kabupaten Lombok Utara genap berusia 7 tahun, daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Ya, kabupaten yang terlahir dari perjuangan panjang para pejuang Lombok Utara. Hasil segenap elemen masyarakat tua maupun muda termasuk mahasiswa di dalamnya. Melalui UU Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 DPR RI menyetujui dan mengetok palu pembentukan Lombok Utara sebagai kabupaten baru bersama 11 daerah lainnya di Indonesia. Warga Lombok Utara yang ikut menyaksikan langsung proses tersebut sontak gembira dengan terkabulnya perjuangan yang gigih diperjuangkan bertahun-tahun lamanya tanpa mengenal lelah jiwa dan raga. Kini Lombok Utara sudah merdeka tapi masih banyak persoalan daerah yang belum tertangani dengan baik. Asa terbentuknya daerah baru yang benar-benar mandiri masih membutuhkan komitmen dan kerja nyata semua elemen daerah. Sebab terlahirnya daerah otonomi tidak terhenti pada proses terkabulkannya perjuangan untuk mekar. Akan tetapi, pekerjaan rumah yang jauh lebih sulit adalah bagaimana mengisinya dengan pembangunan di segala bidang secara adil dan merata. Nah, pada konteks inilah patut mendapat atensi semua pihak. Pasalnya, baik buruknya daerah ini kedepan tergantung sungguh dari komitmen dan konsistensi kita terutama para pemangku amanah pembangunan dan tentunya dukungan masyarakat dayan gunung untuk bahu membahu dan saling menopang antara semua pemangku pembangunan. Kerjasama yang lindan berkelindan dalam ritme dan irama seayun selangkah. Tanpa itu, sulit rasanya pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan kalau tidak dikatakan jalan di tempat.         
            Kita semua tahu, lewat peringatan HUT tanggal 22 Juli lalu, daerah ini telah genap berumur 7 tahun, seusia anak baru masuk pendidikan dasar. Ini tentu butuh perhatian yang lebih. Sebab, dalam usia yang masih muda belia ini tentunya daerah ini masih bisa dibentuk. Kuncinya kesungguhan kita sebagai warga Lombok Utara dalam menyikapinya. Peringatan HUT merupakan momentum yang penting dan bersejarah bagi segenap lapisan masyarakat Lombok Utara. Betapa tidak, selain mengingat kembali amal bakti dan jasa-jasa para pejuang pemekaran sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah merasakan makna dari perjuangan di masa lalu dengan disahkannya daerah ini sebagai daerah otonom baru. Dengan dukungan masyarakat berbagai program pembangunan daerah pun dilaksanakan untuk menjawab kilas balik potret Lombok Utara di masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Untuk mengetahui sejauhmana jati diri daerah kearah lebih maju, sejalan dengan cita-cita luhur para pelaku sejarah yang menghendaki terjadinya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil.
            Namun, apabila dikaji secara seksama, harapan besar di atas membutuhkan curahan pikiran yang brilian, kerja nyata dan kerja cerdas semua stakeholder. Sebab, masih banyak hal-hal yang belum mendapat atensi dan porsi yang proporsional. Inilah yang menjadi tugas berat segenap elemen daerah. Dan, pada titik ini pula komiten, kosistensi dan tanggung jawab kita sebagai warga Lombok Utara dipertaruhkan. Sebagai daerah baru yang sedang berbenah dalam membangun, perlu adanya penekanan pada beberapa hal mendasar untuk diperhatikan dalam tiap penentuan kebijakan berpembangunan dan berpemerintahan, seperti peningkatan kesejahteraan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan SDM yang berkualitas. Berkaca kepada sejarah masa lalu dan didukung kondisi Lombok Utara saat ini dari berbagai aspek serta berbagai potensi yang dimiliki pelan nan pasti mesti hal-hal urgentif diatas tersikapi dengan baik. Kita semua tahu bahwa keberhasilan memerlukan peran serta semua pihak tanpa memandang status sosial, untuk mendorong dan mengawal pembangunan daerah. Butuh semangat kebersamaan dan kegotongroyongan semua pihak tentunya. Di lain sisi, kita tidak menutup mata bahwa daerah ini telah menunjukkan perubahan setahap demi setahap dalam tiga hal mendasar tersebut, tapi pergerakannya kurang akseleratif dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Meski beberapa prestasi telah ditorehkan, namun kita tak perlu bangga apalagi berpuas diri dengan penghargaan yang telah kita capai. Prestasi-prestasi itu harus kita jadikan pendulum dan cambuk untuk lebih berprestasi di masa mendatang dalam berbagai bidang. Berkait hal ini, butuh adanya semangat yang menyala, konsistensi dan komitmen yang teguh dari semua pihak terutama pemerintah sebagai garda depan pembangunan daerah. Pemerintahan merupakan pangkal dari pembangunan seluruh aspek yang harus dibangun, sehingga membangun dan menguatkan dasar adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ada banyak aspek yang sangat penting dalam pembangunan sebuah daerah, yakni ekonomi, politik, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan yang tak kalah penting adalah pendidikan sebagai pangkal tolak penciptaan SDM yang humanis, berakhlak mulia, unggul dan bermutu serta berdayasaing.

Kepemimpinan Perubahan
Pemimpin itu harus memiliki kredibilitas dan reputasi yang hebat agar mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada masyarakat yang dipimpinnya. Momotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam setiap detik di kehidupan, untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan perubahan baru. Dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting, untuk mengubah hal-hal yang tertinggal zaman dengan hal-hal baru yang sesuai peradaban. Dalam kaitan ini, Lombok Utara pun membutuhkan pemimpin yang punya visi besar membangun daerah, membangun kesadaran masyarakat. Pemimpin yang visioner, energik, berkarakter religius serta bermental pejuang – Pemimpin Muda dan Muda Pemimpin.
Sejarah telah menukil bahwa pemimpin muda adalah pemimpin yang memberikan solusi konkret bagi perbaikan masyarakat, bangsa dan negara, meski tidak semua. Mereka kebanyakan hadir sebagai manusia inspirator, berjiwa patriotisme, optimis, dan pantang menyerah. Kokoh secara akhlak, kokoh secara konsep/kokoh pemikiran, kokoh jaringan, dan kokoh secara ekonomi. Pemimpin yang mampu membawa misi perubahan memiliki keterampilan untuk dapat mengenali perubahan-perubahan penting serta mampu mengambil tempat di dalam hati setiap orang, agar semua orang dalam satu perahu bisa saling menyatu dan saling berempati, untuk membawa perubahan itu ke arah yang lebih memberi manfaat  positif buat perahu dan setiap penumpangnya. Selain itu, ia bisa membangkitkan semangat dan gairah perubahan dari setiap orang untuk menyesuaikan diri dengan lebih cepat serta berjuang keras dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil perubahan yang lebih baik dari rencana yang ada dengan menggunakan cara-cara profesionalisme dalam merespon setiap perubahan. Karena itulah, pemimpin harus duduk bersama semua kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki untuk berbicara tentang perubahan-perubahan tersebut dengan cara yang inspiratif, profesional, cerdas memanfaatkan peluang untuk meraih kemajuan, mengedepankan model berpikir yang sederhana dan jelas sebab pola berpikir yang lebih sederhana akan mendekatkan semua solusi terbaik melalui logika dan akal sehat, yang dapat diukur kebenarannya.
Kontekstualisasinya dengan kebutuhan pembangunan daerah saat ini, maka Lombok Utara membutuhkan kehadiran pemimpin muda yang energik, visioner, humanis, dan tanggap atas harapan masyarakat dengan ciri dan karakter diatas. Pasalnya seperti penulis ulas di muka Lombok Utara kini sedang dalam fase berbenah diri dalam segala aspek pembangunan untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain di NTB. Soal kepemimpinan muda, ada beberapa fakta menarik yang patut kita apresiasi. Pertama, pemimpin muda mampu memimpin lebih lama daripada pemimpin tua, luput dari kegagalan mereka dalam mengukir akhir masa kepemimpinannya. Kedua, pemimpin muda mampu mengangkat citra, harkat dan martabat masyarakatnya di mata publik luas. Sebagai bahan renungan, barangkali masih hangat dalam ingatan kita dengan sosok Ahmad Heryawan (47 tahun), gubernur Jawa Barat dua periode yang bertabur prestasi dan teruji berhasil memimpin kurang lebih 45 juta warga Jawa Barat, Muhaimin Iskandar (47 tahun), seorang politisi muda Indonesia, menteri di kabinet Indonesia bersatu jilid dua, Muhammad Anis Matta (45 tahun) adalah intelektual muda, politisi muda Indonesia yang cerdas, brilian, dan visioner, dijuluki Soekarno muda karena kepiawaiannya berorasi menggelorakan semangat di depan publik. Anies Baswedan (44 tahun), adalah intelektual muda, inisiator Indonesia Mengajar, kini sedang memegang amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Republik ini. Kendati demikian, yang pasti, aspek usia bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan seorang pemimpin dalam memajukan wilayah yang dipimpinnya.  

Berbicara Lombok Utara kedepan, maka kita perlu menghadirkan pemimpin berusia muda untuk membawa daerah ini kepada perubahan, menuju suatu kemajuan gemilang, mengangkat citra, harkat dan martabat warga Lombok Utara. Dengan demikian, Lombok Utara butuh sosok pemimpin yang berusia muda, cerdas, religius dan visioner untuk menghantarkan daerah ini menjadi maju, adil dan sejahtera. Dengan kata lain, pemimpin yang mampu membawa masyarakat menjadi berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Waktulah yang akan menjawab, dan kepada seluruh warga bumi Tioq Tata Tunaq-lah asa ini disematkan. SEMOGA...!!!

PILKADA SERENTAK : MOMENTUM MERETAS POLITIK TRANSAKSIONAL*

AKHIR-AKHIR ini, politik transaksional dalam pemilu/pemilukada menjadi bahasan serius berbagai kalangan baik di sosial media, institusi sosial, forum-forum ilmiah dan institusi akademis perguruan tinggi di Indonesia. Isu ini menjadi hangat diperbincangkan karena melihat sepak terjang partai politik dan rekam jejak (track record) politisi lima tahun terakhir dalam menjalankan amanah rakyat. 

Jika kita menakar kembali peran partai politik ditinjau dari sisi komunikasi politik dan paradigma sosial kemasyarakatan, maka sangat jelas bahwa modus politik transaksional telah mencederai fungsi partai politik sebagai saluran politik maupun lokus edukasi politik rakyat. Politik transaksional yang marak terjadi pada setiap momentum demokrasi pasca reformasi – entah pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilukada – jelas-jelas merupakan momok dan tantangan berat para aktivis politik (komunikator politik – politisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa maupun stakholders terkait lainnya).

Di tinjau dari sisi fungsi edukasi politik misalnya, politik transaksional telah mencederai sistem pendidikan politik bagi masyarakat. Maka kewajiban bagi semua pihak untuk memberi anjuran agar momentum Pilkada Serentak Tahun 2015 di NTB khususnya di Kabupaten Lombok Utara dapat dengan maksimal dijadikan sebagai ajang untuk meminimalisasi praktik politik transaksional, pasalnya selama praktik politik demikian masih saja dikedepankan, maka proses pendidikan politik gagal diimplementasikan. Oleh karena itu, para aktivis politik dari pelbagai kalangan yang ada di daerah ini harus berkomitmen dan konsisten mendorong agar partai politik dan calon yang diusung niscaya harus memperhatikan rambu-rambu estetika, etika dan moralitas dengan cara-cara yang elok, elegan, mengedepankan silaturahmi serta pendekatan langsung kepada masyarakat secara santun dan bijak. Selain itu, perlu adanya solusi yang benar untuk memecahkan problematika yang seolah-olah menjadi praktik yang lumrah terjadi secara terstruktur dan sistemik setiap kali pemilu /pemilukada berlangsung tanpa berujung.

Dalam pendekatan tatap muka langsung (direct face to face), silaturahmi sebagai pohon dan komunikasi santun yang menyiraminya. Maka, dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2015 ini, komunikasi langsung kepada masyarakat penting sekali dilakukan untuk menyerap aspirasi dan memetakan kebutuhan masyarakat yang amat beragam. Contoh kasus problem kemiskinan misalnya, para kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah mesti berpikir mencari terobosan jitu bagaimana menciptakan lapangan kerja baru dan menyiapkan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan standar dan kebutuhan daerah sebagai jalan keluar mengatasi kemiskinan dan penangguran daerah yang hingga kini masih tinggi. Kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi harus mampu mengatasi persoalan pelik ini. Bagaimana caranya. Tentu cara yang paling tepat adalah meningkatkan standar pendidikan masyarakat, menyediakan lapangan kerja baru seperti mendirikan BUMD, membuka peluang wirausaha baru, menyediakan fasilitas pengelolaan usaha kecil menengah dan tentunya yang lebih penting menyiapkan tenaga kerja terampil agar terserap di internal daerah sebagai pengejawantahan makna otonomi luas dan nyata. Menurut hemat Penulis, tiada cara lain kecuali dengan cara-cara di atas. Sebab potensi sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lokal Kabupaten Lombok Utara sungguh luar biasa melimpah. Tinggal bagaimana pemimpin daerah ini kedepan mampu mengelola pelbaga potensi yang ada. Sebagai daerah otonomi baru, tentu jalan panjang menuju penataan segenap potensi yang ada masih terbentang luas.                            

          Kemudian, problem lain yang juga penting mendapatkan atensi kita adalah fungsi partai politik dalam memajukan pembangunan daerah, dimana salah satu fungsi partai politik yang mendasar adalah fungsi kaderisasi dalam rangka mencetak politisi-politisi ulung dikemudian hari, disamping mengedepankan edukasi politik secara langsung kepada masyarakat.

          Pemilu 2014 lalu menjadi contoh konkret betapa partai politik belum maksimal melakukan kaderisasi (mengajak orang-orang yang punya bakat dan talenta untuk masuk dalam gerbong politik), semisal pada tataran rekrutmen Caleg. Banyak sekali partai politik yang malah mengambil caleg dari orang luar partai sendiri tanpa latarbelakang pengetahuan politik yang mumpuni. Ini bisa dilihat dari banyaknya partai politik yang justru mengambil caleg dari luar partainya, padahal kader internal partai ada kalau tidak dikatakan banyak. Preseden buruk yang timbul kemudian adalah banyaknya kader internal partai hengkang dari partainya lalu memutuskan bergabung dengan partai lain yang dirasa dapat memberikan rasa nyaman serta mengakomodir kepentingannya. Fenomena kutu loncat ini juga bisa terjadi karena kenakalan politikus partai tertentu. Namun, satu hal yang patut diukir dalam untaian memori kita – fakta rekutmen caleg dari luar partai – tidak serta merta murni karena kesalahan kaderisasi disamping juga faktor kenalakan politikus tertentu.

          Berkaitan dengan konteks ini, maka semua pihak termasuk para pemuda dan mahasiswa harus ambil peran secara maksimal untuk mengawal proses politik secara berkesinambungan sembari melakukan pengawasan terhadap praktik politik yang tidak beretika. Artinya semua kalangan harus menjadi ujung tombak strategis dalam mengikis praktik politik transaksional di bumi Tioq Tata Tunaq, kini dan masa mendatang, terlebih lagi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh pemilih tradisional (± 70 %). NAH, pemilih dengan tipe tradisionalis inilah yang menjadi objek empuk praktik-praktik transaksi politik para politikus kerap terjadi di setiap momentum pesta demokrasi. Hingga tidak pelak lagi rakyat laiknya – membeli barang di pasar gelap – tapi apa hendak dikata dari pengalaman yang sudah-sudah di daerah ini, rakyat selalu terjebak dalam permainan jual beli suara. Akibat jangka panjang, rakyat ditinggalkan begitu saja oleh calon yang mereka pilih, dan bahkan persoalan rakyat pun justru kian bertambah. Dengan demikian, persoalan transaksi politik dalam tiap kali momen pemilu/pemilukada secara tidak langsung menyulut bertambahnya penderitaan masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karenanya, maka hal yang tidak boleh luput dari memori otak kita saat ini dan kedepan adalah keniscayaan untuk lebih mengedepankan urgensitas pemahaman politik yang jujur dan santun kepada masyarakat. SEMOGA...!