Bupati Najmul : Bangun Lombok Utara dari Desa

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH

Sebagai daerah paling bungsu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara terus berkembang dan berbenah dalam berbagai sektor pembangunan. Potensi yang dimilikinya tak kalah menjanjikan dengan daerah lain. Butuh pemimpin yang visioner, berani, tegas, dan cerdas dan energik serta mampu mengelola sumber daya yang ada agar memberi manfaat bagi masyarakat dan daerah. Nah, momen pilkada Desember 2015 telah melegitimasi salah satu putra terbaik KLU yakni Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH sebagai nahkoda baru pemimpin Lombok Utara. Di bawah panji kepemimpinannyalah asa kemajuan daerah ini disematkan. Untuk mengetahui apa dan bagaimana resep untuk membangun KLU ke depan? Berikut petikan wawancara antara Bupati Lombok Utara dengan kim sambiwarga gangga.

Titatu	:	Assalamualaikum Pak Bupati (baca: Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH)
Bupati	:	Waalaikumusalam warahmatullahi wabarakatuh
Titatu	:	Tak terasa, lima tahun sudah pak Bupati memimpin KLU pada periode pertama sebagai wakil bupati. Dengan legitimasi rakyat, sekarang sudah menjadi orang nomor satu di bumi Tioq Tata Tunaq ini. Apa yang ada di benak Pak Bupati saat ini.
Bupati	:	Lima tahun pertama mengemban amanah rakyat sebagai wakil bupati, saya merasakan daerah ini memang bisa dikatakan sudah berkembang. Namun sebenarnya, hati kecil saya belum puas. Saya sangat yakin, daerah ini masih bisa berkembang jauh lebih baik.
Titatu	:	Maksudnya.
Bupati	:	Sesungguhnya daerah ini sangat kaya terbukti potensinya sangat banyak, tinggal bagaimana megelolanya. Karena itu, butuh pemimpin yang benar-benar serius dan mampu untuk mengelola sumber daya yang telah tersedia itu. Itulah yang membuat saya mengambil keputusan untuk ikut dalam Pilkada KLU tahun lalu (baca: Pilkada 9 Desember 2015).
Titatu	:	Pak Bupati, menjadi pemimpin tidak saja diminta pertanggung jawaban di dunia, tetapi juga akhirat. Bagaimana Pak Bupati memaknai amanah ini.
Bupati	:	Ini amanah yang telah dipercayakan kepada saya untuk dijalankan. Dengan nawaitu yang bulat dan tekad yang kuat Insya Allah bisa saya emban bersama saudara saya pak Sarifudin. Tentu dengan dukungan penuh dari rakyat KLU.
Titatu	:	Lalu apa yang akan Pak Bupati lakukan untuk membangun KLU ke depan.
Bupati	:	Sebagai warga KLU, alhamdulillah, saya sudah banyak mengenal karakter masyarakat dan daerah ini. Ditambah pengalaman menjadi anggota dewan dan selama lima tahun menjadi wakil bupati. Sehingga, saya juga mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Agar masyarakat dan daerah ini bisa terus maju. Tentu. Ada program-program prioritas dan mendesak untuk dilakukan. Karena akan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Intinya. Saya akan Membangun KLU dari Desa.
Titatu	:	Bagaimana program Bangun KLU dari Desa direalisasikan.
Bupati	:	Saya melihat, KLU sebagai kabupaten termuda, butuh akselerasi. Perlu percepatan. Dengan istilah yang sering saya kemukakan. Yakni percepatan inovasi dan nilai tambah (PIN). Dalam konteks itu, maka dalam membangun daerah ini kita harus punya terobosan-terobosan. Dalam pikiran saya. Membangun Lombok Utara harus dimulai dari Desa. Jika semua desa ini maju, maka saya yakin kabupaten ini akan maju. Dalam hal ini, pemerintah harus berani mengambil kebijakan atau terobosan. Yakni memperbanyak anggaran untuk Desa. Ini di luar dana desa, sesuai amanat UU Desa. Ada dana-dana lain yang bisa dialokasikan untuk Desa. Mengenai kekhawatiran dana-dana tersebut disalahgunakan misalnya, tentu pemerintah harus tetap melakukan pengawasan. Agar dana yang dikucurkan sesuai dengan peruntukannya.
Titatu	:	Kenapa Pak Bupati tertarik membangun KLU dari Desa.
Bupati	:	Ada dua alasan mendasar. Pertama, konsentrasi sebagian besar masyarakat KLU ada di desa. Bahkan seluruhnya, ada di desa. Kedua, kalau desa-desa ini maju, akan menjadi indikator kabupaten ini juga maju. Umpamanya. Jika kita memberikan tiap desa Rp 1 miliar misalnya, dengan jumlah desa 33 ditambah 10 desa, maka kita butuh sekitar Rp 43 miliar. Jika dana sebesar itu digunakan untuk membangun desa, banyak hal yang bisa dilakukan. Beberapa kebutuhan mendesak di desa juga tidak perlu menunggu musrenbang. Bisa langsung membangun dengan menggunakan dana yang telah tersedia. Semua itu kita serahkan ke desa dan menjadi kewenangan perangkat desa.
Titatu	:	Lalu apa manfaatnya.
Bupati	:	Setidaknya ada dua manfaat yang bisa kita petik. Pertama, akan menjamin pemerataan pembangunan karena langsung ditangani masyarakat. Kedua, katakanlah rabat jalan, perbaiki gang, dan irigasi yang selama ini nilainya Rp 100 juta misalnya, proses penunjukan pelaksana proyek bisa dilakukan di desa itu sendiri. Sehingga, kawan-kawan kita, katakanlah pengusaha yang modalnya tidak terlalu besar, bisa mendapatkan proyek-proyek tersebut. Mereka tidak lagi perlu rebutan di dinas PU. Mereka cukup di desa saja. Dalam hal ini, perangkat desa tentu akan lebih memilih pengusaha setempat. Jadi pemerataannya tercapai.
Titatu	:	Bagaimana dengan sektor pariwisata.
Bupati	:	Kita menyadari betul bahwa Lombok Utara ini memang sangat kaya akan potensi pariwisatanya. Potensi ini harus menjadi skala prioritas untuk kita kembangkan. Sektor ini harus diperkuat karena menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dan sekaligus menjadi sumber PAD terbesar bagi KLU.
Titatu	:	Caranya bagaimana.
Bupati	:	Sektor pariwisata ini kita harus arahkan untuk menggerakkan sektor-sektor yang lain. Supaya memiliki multiflayer efek. Umpamanya, sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan lainnya. Contoh kecil saja, kebutuhan telur. Dalam sehari, berapa puluh ribu telur yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Utamanya di tiga gili (Trawangan, Meno, Air), Senaru, dan destinasi wisata lainnya. Dan, ini telah kita arahkan pelaku pariwisata agar membeli telur dari peternak lokal KLU. Jadi, sudah bisa dihitung berapa banyak peternak lokal yang mendapatkan manfaatnya. Ini baru dari satu komoditas. Yakni telur. Belum lagi kita bicara soal sayur dan ikan laut. Selama ini, untuk kebutuhan di tiga gili saja sebagian besar sayur dan ikan dibeli di luar KLU. Baik di Mataram maupun Pulau Bali. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan sayur, kita punya potensinya. Daerah kita subur. Kurang subur apa Senaru. Kurang subur apa Santong. Kita pasti bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jika ini kita maksimalkan. Misalnya desa yang satu menjadi penghasil sayur. Desa lain menjadi penghasil peternakan. Saya yakin, semua akan bisa berkembang sesuai potensi masing-masing.
Titatu	:	Lalu dimana letak peran pemerintah.
Bupati	:	Dalam hal ini, pemerintah harus bisa menfasilitasi antara petani dan pengusaha. Misalnya, petani sayur punya akses ke pengusaha di gili. Pemerintah akan mengarahkan untuk dilakukan kerja sama agar pengusaha membeli sayur dari petani KLU. Sementara petani harus mampu menyediakan sayur sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan pengusaha. Jadi, sektor pariwisata ini harus kita kembangkan agar bisa memberikan manfaat. Atau, mampu mendongkrak sektor-sektor lain. Seperti pertanian, peternakan, dan lainnya. Selain itu, selama ini, dalam membangun sektor pariwisata, banyak hal-hal yang terabaikan. Kita terus mempromosikan potensi pariwisata kita. Namun kita seolah lupa untuk menata destinasi ini agar terus memberikan kesan baik bagi wisatawan.
		Kita jangan membiarkan wisatawan yang datang mendapatkan kesan buruk. Karena hal itu akan menyebar ke wisatawan lain. Ujungnya, wisatawan lain tak mau lagi datang ke daerah ini. Khusus di tiga gili. Ada beberapa hal yang mendesak untuk dibenahi. Misalnya, jalan-jalan masih banyak yang rusak. Pengelolaan sampah belum maksimal. Ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Sehingga menimbulkan kesan tidak baik. Kepala Daerah harus mampu menata destinasi wisata ini. Agar apa yang kita promosikan sesuai dengan fakta riil yang ada di lapangan.
Titatu	:	Bagaimana dengan sektor pendidikan.
Bupati	:	Harus kita akui bahwa fasilitas dan kualitas pendidikan terus berusaha kita majukan.Sebagai daerah baru, sektor pendidikan memang belum bisa menyamai, apalagi malampaui daerah-daerah lain. Karena itu, sektor ini harus dipercepat/diakselerasi. Program percepatan pembangunan sektor pendidikan ini dimulai dari banyak aspek. Misalnya saja soal tenaga pengajar atau guru. Saya ingin ke depan, guru-guru yang berprestasi harus difasilitasi pemerintah untuk melanjutkan pendidikan. Tujuannya, ketika mereka telah menempuh pendidikan tinggi, misalnya mendapatkan gelar doktor, mereka inilah yang nantinya akan mengajar anak-anak kita di Lombok Utara. Mereka itu menjadi ujung tombak untuk ikut menggerakkan sektor pendidikan. Saya ingin kualitas guru ditingkatkan dengan cara menyekolahkan mereka. Begitu juga pegawai yang berprestasi. Mereka itu harus mendapatkan fasilitas dari pemerintah agar mereka terus berkembang. Pada akhirnya, daerah ini berkembang karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Begitu juga dengan siswa-siswi berprestasi. Mereka harus difasilitasi pemerintah untuk melanjutkan pendidikan. Tiap tahun, siswa berprestasi dan kurang mampu disekolahkan atau dikuliahkan pemerintah. Jika mereka telah sarjana mereka akan pulang untuk membangun KLU. Orang banyak mengatakan, bahwa pendidikan adalah jalan yang paling lurus untuk menggapai masa depan. Karena itu, sektor pendidikan ini harus kita utamakan. Selain itu, kita juga harus menggalakkan untuk mengisi pendidikan sesuai substansinya. Pada periode pertama, sudah saya lakukan. Sekarang ikhtiar itu terus akan kita galakkan agar pendidikan kembali ke khittahnya. Ini dilakukan agar pendidikan berjalan sesuai dengan relnya. Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Karena itu, pendidikan moral dan pendidikan agama juga harus diperbanyak. Saat ini, kita banyak melihat pendidikan moral dan agama terkesan dikurangi. Tidak prioritas karena tidak di-ujian nasional-kan. Padahal itu sangat penting untuk menciptakan manusia yang berakhlak. Misalnya, dalam belajar fisika, biologi, dan mata pelajaran lainnya. Materinya bisa dikaitkan dengan pelajaran agama karena dalil-dalilnya ada. Jika hal ini dilaksanakan, bukan saja manusia berkualitas yang akan tercipta. Namun juga manusia yang berakhlak mulia. Misalnya saja pelajaran matematika. Di tingkat SMP sederajat kita bisa kaitkan dengan pembagian warisan. Saya ingin Lombok Utara ini memiliki karakter pendidikan yang khas. Artinya, pendidikan moral dan agama harus diperkuat. Alasannya, KLU adalah daerah pariwisata yang bisa saja menimbulkan dampak positif namun juga dampak negatif. Jika kita memiliki generasi yang akhlaknya baik maka dampak negatif yang ditimbulkan bisa dicegah. Selain itu, di KLU juga harus ada Balai Latihan Kerja (BLK).Tujuannya agar lulusan yang ada bisa mendapatkan pelatihan agar siap diterima di dunia kerja. BLK ini nanti akan mendukung penciptaan 10 ribu wirausaha muda baru dalam waktu lima tahun. Bayangkan kalau satu orang diberikan modal hanya Rp 3 juta, pemerintah hanya menyiapkan Rp 30 miliar. Angka yang sebenarnya tidak terlalu besar. Sementara manfaatnya sangat besar. Kuncinya, pemerintah berani dan mau menfasilitasi mereka. Selanjutnya, penyebaran fasilitas pemerintahan. Saya bayangkan di wilayah Kayangan ada dua fasilitas yang saling mendukung. Yakni gelangang olahraga dan kampus (baca: perguruan tinggi).
		Kayangan ini menjadi daerah sentral karena berada di tengah-tengah KLU. Jika di Kayangan ada kampus, maka multiflayer efeknya sangat banyak. Misalnya akan muncul usaha kos-kosan, pusat perdagangan, dan lainnya. Begitu juga dengan keberadaan gelanggang olahraga yang akan dijadikan tempat pelaksanaan berbagai kegiatan yang berskala lokal atau kabupaten. Ini juga bertujuan untuk penyebaran penduduk. Begitu juga dengan Bayan, Tanjung, dan Pemenang. Tetap dikembangkan dengan tidak menghilangkan ciri khasnya.
Titatu	:	Satu lagi yang sering menjadi keluhan masyarakat KLU. Soal fasilitas kesehatan. Bagaimana Pak Bupati melihatnya.
Bupati	:	Bidang kesehatan, memang menjadi sektor utama bersama sektor lainnya untuk dilaksanakan. Nah, saya sudah punya sejumlah konsep dan program yang harus dilaksanakan. Yang pertama, Satu Desa Satu Dokter. Ini juga berkaitan dengan membangun KLU dari Desa. Kenapa harus satu desa satu dokter. Tujuannya agar ada penanganan dini masyarakat di tingkat paling bawah. Bahkan kalau bisa, masyarakat kita tidak sampai berobat ke rumah sakit. Cukup di desa saja ditangani dokter yang telah ada. Kedua, Puskesmas kita harus ditingkatkan kapasitasnya agar menjadi puskesmas yang layak untuk rawat inap. Barulah yang ketiga, kita bicarakan soal RSUD ini. Mulai dari desa mereka tertangani dengan baik. Lalu, masyarakat ditangani di puskesmas rawat inap. Baru setelah tak bisa tertangani di puskesmas, mereka dibawa ke RSUD. Apa yang kita lihat selama ini, pasien banyak di RSUD, mungkin karena belum merata dan seimbangnya fasilitas kesehatan yang kita sediakan. Sebaran pelayanan ini kita lakukan dengan menerapkan satu desa satu dokter dan puskesmas rawat inap. Baru setelah itu kita benahi RSUD. Saya berharap, RSUD ini menjadi rumah sakit yang fasilitasnya lengkap. Baik itu terkait alat-alat kesehatan maupun dokternya dengan jumlah yang proforsional.
Titatu	:	Bagaimana dengan fasilitas kesehatan di tiga gili.
Bupati	:	Kita juga harus menyediakan rumah sakit di tempat pariwisata. Misalnya di tiga gili. Ini dilakukan agar wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal. Minimal, puskesmas di tiga gili kita tingkatkan kapasitasnya agar bisa melayani rawat inap.
Titatu	:	Masih ada beberapa wilayah di KLU yang sulit dijangkau. Padahal potensinya sangat besar. Bagaimana cara Pak Bupati mengatasinya.
Bupati	:	Ya, soal infrastruktur. Geografis KLU memang sudah demikian. Sehingga masih ada daerah yang aksesnya terbatas, terutama di dusun dan desa. Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri kedepan. Tetapi, apapun kendalanya, jika diseriusi, perlahan akan bisa teratasi. Kita bisa programkan pembukaan jalan baru. Jalan yang sudah ada namun kondisinya rusak tentu harus diperbaiki. Jika ini sudah dilakukan, maka potensi ekonomi yang ada akan berkembang pesat. Pada ujungnya, saya yakin kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Soal pendanaan. Itu sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Kita bisa saja memanfaatkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Belum lagi dana desa yang bersumber dari APBD. Makanya, saya ingin kedepan dana untuk desa ditambah. Pengelolaannya juga diserahkan ke desa. Inilah yang saya maksud dengan Membangun KLU dari Desa. Pada intinya, visi saya, ingin mewujudkan Lombok Utara yang Religius, Berbudaya, Adil, dan Sejahtera. Sementara misi saya, mewujudkan masyarakat Lombok Utara yang beriman dan bertaqwa; Mewujudkan harkat dan martabat masyarakat yang berdaya saing berdasarkan nilai agama dan budaya; Mewujudkan kerukunan antar umat beragama, komunitas adat dan budaya; Mewujudkan tata kelola SDA yang harmonis, berkelanjutan dan lestari; Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan dan konektivitas antarwilayah; Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, menjamin kepastian hukum, kesetaraan gender dan menghormati HAM; serta Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemandirian dan pertumbuhan ekonomi.(**)